DPR Desak Kemendagri Usut Kasus Penjualan Data Pribadi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (kiri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memberikan pertanyaan usai melakukan pertemuan tertutup di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7). Pertemuan tersebut membahas instruksi Presiden terkait perampingan lembaga yang tidak efisien dan membebani anggaran, serta reformasi birokrasi. | AKURAT.CO/Sopian Sumber Foto: akurat.co

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyikapi kasus yang baru ramai yaitu jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang kini semakin masif.

Menurut Bamsoet perlu ada tindakan dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil bersama Bareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut.

"Segera mengusut tuntas kasus jual beli data e-KTP dan KK tersebut, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima AKURAT.CO, Kamis (1/9/2019).

Kemudian Bamsoet juga mendesak Kemendagri untuk memastikan dan meningkatkan keamanan data KTP-El dan KK masyarakat Indonesia, agar tidak mudah disebarluaskan untuk kepentingan yang tidak jelas asal-usulnya.

Bamsoet mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan di internet, 

"Menghapus gambar-gambar yang memuat data penduduk, seperti e-KTP, KK, Surat Izin Mengemudi (SIM), maupun boarding pass," ungkapnya.

Terkait itu juga, Bamsoet mendorong Kemenkominfo untuk segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), serta membahasnya secara terbuka dan transparan bersama Komisi I DPR dan membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap RUU tersebut.

"Mengingat saat ini regulasi mengenai perlindungan data pribadi sudah sangat mendesak, terutama untuk pertanggungjawaban dari pengendali data," pungkasnya.

Bukan hanya itu saja, Bamsoet juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait data pribadinya untuk tidak diberikan kepada pihak-pihak yang belum jelas kepentingannya. []

Tag: Ketua DPR, Data Pribadi, NIK, Kemendagri, Bareskrim

Sumber: akurat.co