Jokowi Persilakan Warga Kulon Progo Agunkan Sertifikat Tanah, Asal...

Presiden Joko Widodo menghadiri penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Taman Budaya Kulon Progo, Pengasih, Kulon Progo, DIY, Jumat (31/1/2020) | AKURAT.CO/Kumoro Damarjati

Presiden Joko Widodo menghadiri penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Taman Budaya Kulon Progo, Pengasih, Kulon Progo, DIY, Jumat (31/1). Pada kesempatan itu, eks Wali Kota Solo tersebut juga memberikan wejangan perihal pemanfaatan Sertifikat Tanah.

Di depan sekitar dua ribuan penerima sertifikat, presiden yang karib disapa Jokowi itu mempersilakan sertifikat yang baru saja diberikan untuk dipakai sebagai jaminan pinjaman atau agunan bank.

"Kalau sertifikatnya sudah jadi, pasti pingin disekolahkan. Nggeh mboten? Mboten nopo-nopo disekolahkan. Mau dipakai untuk agunan ke bank, jaminan ke bank, tidak apa-apa," kata Jokowi, Jumat.

Namun, sebelum dipakai untuk keperluan tersebut, Jokowi meminta para penerima sertifikat itu untuk cermat terlebih dahulu.

"Dihitung, mau pinjam berapa. Mau ke bank mana. Jangan baru dapat sertifikat langsung keluar dari sini langsung ke bank. Pinjam Rp200 juta. Jangan gitu," imbuhnya.

"Dihitung, direncanakan untuk apa. Bisa mengangsur atau tidak. Bisa nyicil atau tidak," sambungnya.

AKURAT.CO/Kumoro Damarjati

Dia pun lantas meminta sejumlah penerima sertifikat untuk naik ke panggung. Satu di antaranya adalah Suhartati, warga Pundong, Bantul.

Kepada Jokowi, Suhartati yang mengaku memiliki tanah seluas 330 meter persegi mengaku bakal menggunakan sertifikatnya sebagai jaminan pinjaman ke bank. Dirinya mengatakan, ingin meminjam Rp5 juta untuk modal usaha warung sembakonya.

"Sembakonya apa," tanya Jokowi.

"Beras, gula, minyak," jawab Suhartati.

Jokowi lantas menanyakan, apakah Suhartati telah memiliki bangunan untuk warungnya. Ia menjawab belum dan baru berencana mendirikannya.

"Berarti baru, terus nanti bikin warungnya gimana?" tanya Jokowi lagi.

"Bikin warung pakai apa? Material? Materialnya didapat dari mana? Beli, nggeh? Rp5 juta cukup nopo mboten?" cecar Jokowi disambut senyum kecut Suhartati.

Oleh karenanya, Jokowi meminta Suhartati kembali mencermati perencanaanya itu. Dia menyarankan agar warganya itu menghitung ulang secara lebih hati-hati.

"Saya titip semua dihitung hati-hati. Pinjem ke bank itu harus ada itungannya. Harus ada perencanaannya. Pinjam Rp5 juta itu nyicil (mengangsur) sebulannya berapa. Oh segini, dihitung. Untuk beras sekian, gula minyak sekian. Oh masuk, baru saya pinjem," tegasnya.

Mendengar saran Jokowi itu, Suhartati mengangguk-angguk dan kemudian mengubah rencananya. "Nanti warungnya di dalam rumah dulu," katanya.

"Jualan warung di rumah dulu, ya bisa juga," timpal Jokowi.

Tag: Kulon Progo, Yogyakarta, Sertifikat Tanah, Joko Widodo

Sumber: akurat.co

Read More

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Pakar: Upaya Penegakan Hukum Masih Stagnan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Dalam Musrenbangnas yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ini, Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia akan meneruskan pembangunan infrastruktur guna memperkokoh pondasi negara dalam berkompetisi. Dimana infrastruktur akan disambungkan dengan kawasan industri, pariwisata, pertanian dan dengan pusat produksi perikanan diseluruh daerah.  | AKURAT.CO/Sopian

Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dinilai masih stagnan.

Hal itu disampaikan oleh Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (31/1/2020). 

"100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kelihatannya di bidang hukum ada tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberi gambaran yang bisa melegakan masyarakat," katanya. 

Dalam hal ini, dia mencontohkan beberapa pengungkapan tindak pidana korupsi yang belum tuntas, salah satunya berkaitan dengan tersangka Harun Masiku yang masih buron.

Selain itu, kata dia, masih terjadinya perdebatan-perdebatan di antara para ahli hukum dan kelompok-kelompok masyarakat antikorupsi sehingga penegakan hukum terkesan tidak melangkah, melainkan berdebat terus.

"Jadi, boleh dikatakan (penegakan hukumnya) stagnan. Padahal, inginnya kan lari, tapi stagnan. 100 hari stagnan dalam bidang penegakan hukum, belum ada suatu terobosan yang bagus, apalagi yang terkait dengan omnibus law juga belum bisa memberikan gambaran yang baik," tegasnya.

Terkait dengan hal itu, Hibnu mengatakan dalam penegakan hukum ke depan, perlu aturan yang tegas.

Menurut dia, aturan atau hukum yang ada sebenarnya tidak perlu diubah-ubah jika rumusan atau formulasi hukumnya sudah paten.

"Dengan demikian, kita cukup lari. Evaluasi (terhadap hukum) boleh, tapi jangan evaluasi total. Ini rupanya dalam penegakan hukum khususnya korupsi, kok ada evaluasi total sehingga ke depan ibaratnya jalan dari nol lagi, tidak melaju cepat tetapi jalan di tempat," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, perlu evaluasi secara global dalam kaitannya dengan politik hukum. "Politik hukum negara itu bagaimana," katanya.

Ia mengakui adanya upaya pemerintah untuk melakukan perubahan namun perubahan tersebut belum membawa ke arah yang signifikan.

"Bahkan, perubahan itu menjadikan kemunduran, saya melihatnya seperti itu. Pak Jokowi ingin suatu perubahan, perubahan penanganan, tapi bukan menjadi cepat, tapi malah mundur," tukasnya.

Tag: Joko Widodo, Maruf Amin, 100 Hari Kerja, Pengamat Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Sumber: akurat.co

Read More

Sempat Dituding Tutupi Kasus Pelecehan Seksual, Kardinal Prancis Dinyatakan Tidak Bersalah

Kardinal Philippe Barbarin dihukum penjara enam bulan lantaran dinyatakan bersalah tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilakuan seorang pastor di keuskupannya | REUTERS

Kardinal Phillipe Barbarin, yang sempat dinyatakan bersalah atas tuduhan menutupi skandal Pelecehan Seksual oleh oknum pastor, dinyatakan bersih dari tuduhan oleh pengadilan.

Kasus bermula dari terungkapnya Pelecehan Seksual terhadap puluhan anak pramuka pada tahun 1980 dan 1990-an yang dilakukan oleh pastor Bernard Preynat. Di persidangan, Preynat mengaku bersalah dan mengatakan bahwa atasannya mengetahui apa yang dilakukannya sejak 1970.

Kardinal Barbarin, yang berkedudukan di atas Preynat, mengaku mendengar desas-desus tentang perilaku Preynat sampai 2010. Namun, ia baru mendengar pengakuan langsung dari korban pada 2014. Kardinal Barbarin kemudian memberi tahu Vatikan tentang tuduhan itu, dan memindahkan Preynat dari posisinya. Namun, ia tidak pernah memberi tahu polisi.

Ia kemudian dituding menutupi kasus pada tahun 2015. Barbarin baru dinyatakan bersalah atas tuduhan menutupi kasus pada Maret 2019. Selama persidangan, dia bersikeras bahwa dia tidak pernah mencoba menyembunyikan, apalagi menutupi, fakta-fakta mengerikan ini.

"Saya tidak bisa melihat dengan jelas saya bersalah atas apa," katanya saat mengajukan banding atas putusan, dilansir dari laman BBC, Jumat (31/1).

Kemudian, pada Kamis (30/1), pengacara Kardinal Barbarin, Jean-Felix Luciani, mengatakan pengadilan di Lyon telah menerima bukti seorang korban yang telah menulis kepada kardinal untuk berterima kasih atas sarannya untuk membawa Preynat ke pengadilan.

Luciani mengatakan, Barbarin memberi tahu korban bahwa pelecehan yang dideritanya terjadi terlalu lama untuk diadili dan menasihatinya untuk mengadukan insiden yang lebih baru.

"Pengadilan baru saja membebaskan kardinal atas dasar-dasar kasus, dengan menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sejumlah alasan dan untuk satu alasan utama khususnya: bahwa kardinal tidak pernah bermaksud menghalangi keadilan."

"Kesalahan telah dibenarkan hari ini. Kardinal Barbarin tidak bersalah," katanya kepada wartawan.

Kardinal Barbarin telah menawarkan pengunduran dirinya kepada Paus Fransiskus setelah putusan semula, tetapi Paus menolaknya sambil menunggu hasil bandingnya.

Kasus terhadapnya terjadi di tengah sejumlah skandal Katolik di seluruh dunia. 

Tag: Paus Fransiskus, Imam Besar, Katolik, Vatikan, Pelecehan Seksual

Sumber: akurat.co

Read More

Sandiaga Terkejut dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Perbaiki Neraca Perdagangan dan Investasi

Sandiaga Uno | Anggi Dwifiani

Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengapresiasi kinerja 100 Hari kepemimpinan Joko Widodo - Ma'aruf Amin dalam perbaikan Defisit  Neraca Perdagangan dan Investasi.

Keadaan tersebut membuatnya tak menyangka pencapaian yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf bisa berdampak dalam waktu yang singkat.

"Saya garis bawahi ada perbaikan di Neraca Perdagangan ini surprise juga, dan ada titik terang dalam Investasi ini surprise juga," ucapnya setelah menjadi pembicara dalam diskusi Katadata bertema 'Data Privacy in Digital Era; Lessons Learned from Brexit and US Presidential Election' di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Tak hanya itu, Sandi juga mengapresiasi kinerja ekonomi Presiden-Wakil Presiden dalam 100 Hari ini. Meski demikian, ia tak bisa menjelaskan dengan gamblang karena angka pertumbuhan ekonominya belum dikeluarkan.

"Kalo ekonomi belum terlihat dari sisi pertumbuhan, tapi saya apresiasi," katanya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca Perdagangan Indonesia mengalami Defisit US$3,20 miliar di sepanjang tahun 2019. Namun, realisasi 2019 lebih baik daripada 2018  yang Defisit hingga US$8,6 miliar.

Penyebab utama Neraca Perdagangan menurun adalah turunnya Defisit  impor migas sebesar 9,34 miliar dollar AS sepanjang 2019, mengecil dari Defisit migas di tahun 2018 yang sebesar 12,69 miliar dollar AS.

Untuk Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan realisasi Investasi pada kuartal IV 2019 mencapai Rp 28,3 triliun. Angka ini meningkat 12 persen dibandingkan kuartal IV 2018.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi itu telah melampaui target yang ditetapkan sekitar Rp 792 triliun.

Meski demikian, Sandiaga menilai kedepannya pemerintah perlu menyelesaikan rencana penerapan Omnibus law. Omnibuslaw dirasa penting karena dapat mereformasi birokrasi yany berbelit.

"Tapi masih banyak permasalahan dengan isu klasik. Seperti reformasi birokrasi berakitan dengan apa yang ingin diselesaikan oleh omnibus law," pungkasnya.

Tag: Sandiaga Uno, Sandi, 100 Hari, Jokowi-Maruf, Investasi, Neraca Perdagangan, Defisit

Sumber: akurat.co

Read More

BNI Ambon Imbau Nasabah Gunakan e-Banking untuk Cek Transaksi Keuangan

BNI Ambon mengimbau nasabahnya untuk menggunakan aplikasi e-banking. Hal ini dilakukan agar para nasabah dapat memantau aktivitas keuangan.

Pejabat Kepala Kantor Cabang Utama Bank BNI Ambon, Nolly Stevie Bernard mengatakan, pasca kasus dugaan penggelapan uang yang dilakukan oknum pegawai Bank BNI, masyarakat khawatir dana yang ditabung di bank itu ludes. Banyak nasabah komplain dan ingin menutup rekening tabungan. Meski pihaknya telah menginformasikan tabungan para nasabah aman.

Untuk itu, layanan e-banking akan sangat berguna mengontrol keuangan juga memudahkan setiap transaksi keuangan nasabah.

"Saya sering edukasi kepada nasabah supaya bisa pakai e-banking karena itu terdiri dari ATM, sms banking, mobile banking, internet banking supaya kalau ada uang yang bergerak dari rekening nasabah kita bisa tahu," kata Nolly, Rabu (30/10).

Menurut dia, baru 90 persen nasabah di Ambon yang menggunakan aplikasi e-banking, hal ini karena mereka merasa kerepotan, padahal kegunaan yang didapatkan sangat besar.

"Banyak yang tidak mau untuk buat e-banking karena merasa pusing tapi sekarang ini kan penting. Padahal pakai aplikasi e-banking sangat mudah," ujarnya.

Untuk pengaktifkannya, Nolly menambahkan, nasabah hanya perlu membawa e-KTP dan buku tabungan ke kantor cabang utama maupun kantor cabang pembantu di Bank BNI Ambon.

"Nasabah harus datang sendiri ke kantor untuk mengatikfkan e-banking dengan membawa e-KTP dan buku tabungan, ," pungkasnya.

Sumber: Kumparan.com

Read More

BNI Raih Padmamitra+ Awards 2019

Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber penghasilan yang kemudian menabungkan penghasilannya di dalam sistem perbankan, perlu diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Untuk itu, Bank BNI giat mengkampanyekan gaya hidup sehat dengan mengelola sampah dengan baik sekaligus meningkatkan literasi keuangan dengan memperkenalkan Agen46 yang berfungsi sebagai Bank Sampah.

“Lingkungan menjadi lebih bersih, sampah pun terpilah. Saat yang sama, Agen BNI46 pun dapat dioptimalisasikan, antara lain dengan pembukaan rekening tabungan BNI, baik BNI Taplus, Simpel (simpanan pelajar) maupun tabungan BNI Pandai. Program ini juga telah sukses mendigitalisasi transaksi di Bank Sampah,” kata Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Mengusung tema “Program Ayo Menabung dengan Sampah,” konsistensi Bank BNI mengembangkan Bank Sampah ini mendapatkan penghargaan Padmamitra+ Award 2019 kategori Inovasi Digital, pada Selasa (5/11), yang diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tema ini berdampak positif dan berhasil diterapkan di berbagai kawasan di DKI Jakarta sehingga dalam waktu singkat dapat dijalankan di 5 Wilayah dan 1 Kabupaten, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga Kabupaten Kepulauan Seribu.

Program ini memberikan banyak manfaat, yaitu mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis, melatih kebiasaan menabung melalui sistem perbankan, menyadarkan pentingnya hidup bersih dan mengajarkan pengelolaan serta pemilahan sampah.Sebelumnya, BNI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 1 dan Pemda DKI berkolaborasi menggelar Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah.

Gerakan ini bagian dari Program BNI Go Green yang menjadi perwujudan tanggungjawab BNI terhadap lingkungan, yang masuk dalam salah satu program pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BNI. Dengan demikian, kegiatan BNI menjadi usaha yang berwawasan lingkungan.

Anggoro menuturkan, Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah merupakan sinergi dan kepedulian bersama antara BNI, OJK, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu mengatasi permasalahan sampah dari sumbernya. Caranya adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung.

Terkait dengan inklusi keuangan, jumlah rekening Simpanan Pelajar (Simpel) per 30 September 2019 telah mencapai lebih dari 800.000 rekening, tumbuh lebih dari 45 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah dana yang dihimpun lebih dari Rp 57 miliar atau tumbuh 14 persen dibanding tahun lalu periode yang sama.

Jumlah ini termasuk di dalamnya sekitar 150.000 rekening Simpel yang telah dihasilkan dalam pilot project Program Ayo Menabung dengan Sampah di Jakarta Barat dan Utara sejak tahun lalu.

Respon positif dari kalangan siswa ini memberikan rasa optimisme pada generasi muda mendatang yang lebih peduli terhadap lingkungan, dan implementasi Program OJK “one student one account” secara lebih luas.

Hingga September 2019, gerakan ini sudah diikuti lebih dari 150.000 siswa serta 5.000 warga dan pasukan orange, lebih dari 200 bank sampah dengan total dana hasil penjualan yang telah dihimpun mencapai lebih dari Rp 3 miliar.

Dengan peluncuran secara lebih luas lagi diharapkan membawa dampak lebih besar terhadap pengurangan sampah dari sumbernya, serta siswa dan masyarakat dapat menikmati nilai ekonomis dari kebiasaaan dan kemandirian dalam menabung dengan sampah serta mendukung implementasi program one student one account.

Hal penting lainnya adalah dengan program ini adalah langkah awal pembentukan karakter anak untuk gemar menabung dan peduli lingkungan sejak dini. Dengan gerakan ini akan membentuk & menciptakan sekaligus “lesscash society & lessthrash community”.

Sumber: Infoambon.com

Read More

Achmad Baiquni Tetap Dirut, Direksi BNI Dirombak

Setelah Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara, kini giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat siang ini (30/8/2019).

Hasilnya, Achmad Baiquni masih ditetapkan sebagai Direktur Utama BNI. Dia sebelumnya diangkat dalam RUPS BNI pada 17 Maret 2015 dan mendapat persetujuan dari OJK pada 16 April 2015.

Lahir tahun 1957, Baiquni memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Padjadjaran dan Sarjana (S2) dari Business Management, Asian Institute of Management, Makati, Filipina.

Sebelumnya dia menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI (2010 - 2015), Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah BNI (2008-2010), Direktur Korporasi BNI (2006 - 2008) dan Direktur Konsumer BNI (2003-2006).

Selain itu, RUPSLB juga memutuskan pergantian satu direktur yakni Ario Bimo menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan. Ario Bimo sebelumnya General Manager (GM) BNI Cabang Tokyo, Jepang. Selain itu juga ada perombakan jabatan Direktur, meskipun mayoritas wajah lama di BNI masih bertahan.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo sebelumnya sudah memberi sinyal kemungkinan ada pergantian direksi dan komisaris pada BBNI.

"[BNI] Kemungkinan ada perubahan pengurus. Direksi dan Komisaris," kata Gatot di Menara BTN, Kamis (29/8/2019).

Menurut Gatot, Komisaris baru BTN Marwanto juga dipindahkan dari BNI sehingga ada posisi kosong dari jajaran Komisaris di Bank BNI.

Berikut jajaran direksi BNI setelah RUPSLB:

Direktur Utama: Achmad Baiquni
Wakil Direktur Utama: Herry Sidharta
Direktur Keuangan: Ario Bimo
Direktur Bisnis Korporasi: Putrama Wahju Setyawan
Direktur Treasury & Internasional Banking: Bob Tyasika Ananta
Direktur Hubungan Kelembagaan: Adi Sulistyowati
Direktur Management Risiko: Rico Budiarmo
Direktur Bisnis UMKM & Jaringan: Tambok P.S Simanjuntak
Direktur Bisnis Konsumer: Anggoro Eko Cahyo
Direktur Teknologi Informasi & Operasi: Dadang Setiabudi
Direktur Human Capital & Kepatuhan: Endang Hidayatullah

Sumber: Cnbcindonesia.com

Read More

Pejabat BNI Dirombak, Achmad Baiquni Tetap Jadi Dirut

Setelah Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara, giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Dalam RUPSLB itu, susunan direksi dan komisaris perseroan diubah. Namun, Achmad Baiquni masih ditetapkan sebagai Direktur Utama BNI.

Adapun pergantian susunan pejabat Bank BNI ialah, satu direktur yakni Ario Bimo menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan. Ario Bimo sebelumnya General Manager (GM) Bank BNI Cabang Tokyo, Jepang. Selain itu juga ada perombakan jabatan Direktur, meskipun mayoritas wajah lama di Bank BNI masih bertahan.

Berikut jajaran direksi Bank BNI setelah RUPSLB:

Direktur Utama: Achmad Baiquni
Wakil Direktur Utama: Herry Sidharta
Direktur Keuangan: Ario Bimo
Direktur Bisnis Korporasi: Putrama Wahju Setyawan
Direktur Treasury & Internasional Banking: Bob Tyasika Ananta
Direktur Hubungan Kelembagaan: Adi Sulistyowati
Direktur Management Risiko: Rico Budiarmo
Direktur Bisnis UMKM & Jaringan: Tambok P.S Simanjuntak
Direktur Bisnis Konsumer: Anggoro Eko Cahyo
Direktur Teknologi Informasi & Operasi: Dadang Setiabudi
Direktur Human Capital & Kepatuhan: Endang Hidayatullah

Sumber: Finance.detik.com

Read More

Ilmuwan Hong Kong Kembangkan Vaksin Virus Corona

Ilutsrasi peneliti sedang kembangkan vaksin | Ubergizmo

Pakar penyakit menular asal Hong Kong, Profesor Yuen Kwok-yung, mengatakan saat ini para ilmuwan di kota tersebut tengah mengembangkan Vaksin untuk Virus Corona. Namun, Vaksin tersebut masih perlu waktu untuk diuji.

"Kami sudah memproduksi Vaksin, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk menguji pada hewan," kata Yuen, dilansir dari laman Asia One, Kamis (30/1).

Dia mengatakan akan memakan waktu berbulan-bulan untuk menguji Vaksin pada hewan dan setidaknya satu tahun lagi untuk melakukan uji klinis pada manusia sebelum cocok untuk digunakan.

Peneliti dari Hong Kong University itu mendasarkan pengembangannya pada Vaksin influenza semprot hidung yang sebelumnya ditemukan oleh tim Yuen. Para peneliti memodifikasi Vaksin flu dengan bagian antigen permukaan dari coronavirus, yang berarti dapat mencegah virus influenza dan juga coronavirus baru yang menyebabkan pneumonia.

Menurutnya, untuk menguji Vaksin, Vaksin harus disuntikkan ke hewan untuk melihat apakah Vaksin itu menghasilkan respons kekebalan yang baik. Hewan yang divaksinasi kemudian akan dipaparkan pada virus dan dilihat apakah mereka terlindungi oleh Vaksin yang disuntikkan.

"Jika Vaksin ini tampak efektif dan aman di sejumlah spesies hewan, itu akan masuk ke uji klinis pada manusia. Ini membutuhkan setidaknya satu tahun bahkan jika dipercepat," kata Yuen.

Saat ini terdapat 8 kasus terkonfirmasi di Hong Kong. Sejak Senin (27/1) hingga Selasa (28/1), 78 orang dilaporkan sebagai tersangka kasus. Saat ini, 103 orang terisolasi di rumah sakit umum.

Di wilayah China daratan, pakar penyakit menular Li Lanjuan mengklaim tengah mengembangkan Vaksin virus dan dapat dibuat dalam waktu satu bulan paling awal. Namun, Yuen meragukan hal itu.

Yuen mengatakan yang dikembangkan di China daratan kemungkinan adalah Vaksin virus yang tidak aktif, yang terdiri dari virus yang tumbuh yang infektivitasnya dihancurkan oleh bahan kimia atau radiasi.

Dia juga khawatir bahwa pendekatan yang diambil oleh China daratan untuk mengembangkan Vaksin akan menyebabkan komplikasi besar, di mana orang-orang yang divaksinasi dapat mengembangkan penyakit yang lebih parah jika terkena virus.

Selain Hong Kong dan China, pengembangan Vaksin saat ini juga dilakukan oleh Amerika Serikat. 

Tag: Virus Corona, China, Wuhan, Hong Kong, Vaksin

Sumber: akurat.co

Read More

Komisi III Raker dengan Kapolri Bahas Rencana Kerja 2020

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri, Kamis (30/1/2020) | AKURAT.CO/Oktaviani

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri membahas rencana kerja tahun 2020 seperti tindak lanjut penanganan kasus Novel Baswedan, kasus Natuna, kasus Taman Sari dan lainnya.

Raker dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dipimpin Ketua Komisi III Herman Hery di Ruang Komisi III , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Dalam pembukaan Raker, Kapolri Idham Azis mengenalkan pejabat di tubuh Polri diantaranya Wakapolri, Kabaharkam Polri, Kabareskrim Polri, kemudian Aslog Kapolr.

"Beberapa Kapolda juga kami hadirkan sesuai permintaan rekan-rekan komisi tiga di antaranya Kapolda Jatim Irjen Luki, kemudian Kapolda sulsel, kapolda SumBar pak toni dan Wakapolda Metro," kata Idham saat Raker tengah berlangsung.

Sementara Kapolda Metro Jaya absen karena sedang ada kegiatan di Tangerang.

"Mohon maaf Bapak Kapolda Metro harusnya hadir namun hari ini ada kegiatan protap Waskita di Tangerang sehingga diwakili oleh bapak wakil Kapolda Metro," ungkap Idham.

Hingga saat ini rapat masih berlanjut, rencananya. Raker Komisi III bersama Kapolri diselesaikan pada pukul 13.00 WIB. 

Tag: Kapolri, DPR, Komisi III

Sumber: akurat.co

Read More

Pedofil Terkeji di Australia Lecehkan 47 Anak, Salah Satunya dari Indonesia

Boris Kunsevitsky divonis penjara selama 35 tahun akibat melakukan kekerasan seksual terhadap 47 anak di 4 negara, termasuk Indonesia | South China Morning Post

Seorang Pedofil Australia terbukti bersalah telah melecehkan, merekam, dan memotret kejahatannya terhadap 47 anak lelaki di 4 negara. Akibatnya, ia divonis hukuman penjara selama 35 tahun.

Dilansir dari South China Morning Post, Boris Kunsevitsky telah memproduksi lebih dari 35 ribu foto dan 4.800 video kekerasan seksual yang dilakukannya di Filipina, Singapura, Indonesia, dan Australia pada 2002-2017. Sebagian besar kejahatannya dilakukan di Filipina. Pria 53 tahun itu juga melecehkan seorang anak lelaki Indonesia, 5 bocah Singapura, dan satu anak lelaki di Melbourne, Australia.

Sebanyak 36 korbannya berumur 10-15 tahun saat kejadian, sedangkan 8 lainnya berusia 16-17 tahun. Lima di antaranya berulang kali jadi sasaran kebejatannya pada Juni 2010-Juni 2011 dan pada Februari 2013-Juni 2013.

Kunsevitsky bermigrasi ke Australia bersama keluarganya dari Rusia saat ia masih berumur 12 tahun. Kemudian, pria ini pindah ke Singapura pada awal tahun 2000an karena diterima bekerja sebagai direktur klinis di perusahaan medis Esthemedica.

South China Morning Post

Polisi Australia mulai menyelidikinya pada 2016, kemudian menggugatnya pada 26 Mei 2017 saat Kunsevitsky berada di luar Australia. Ia kemudian ditahan pada 4 September 2017 ketika mengunjungi Melbourne. Di saat itulah polisi menemukan 5 perangkat elektronik berisi materi tak senonoh. Kunsevitsky pun didiagnosa mengidap kelainan pedofilia.

Foto dan videonya menampilkan anak-anak yang terlibat kegiatan seksual berdasarkan instruksi Kunsevitsky atau menjadi sasaran kekerasan seksual pria Pedofil tersebut.

Hakim John Champion yang memimpin persidangan menyebut kejahatannya sebagai yang paling keji yang pernah dilihatnya. Ia juga mengatakan foto dan video Kunsevitsky sulit untuk dilihat, sangat mengganggu, tak senonoh, dan menyedihkan.

Kunsevitsky akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung Victoria pada Rabu (29/1) atas 59 kejahatan. Ia pun harus mendekam di penjara selama 35 tahun. 

Tag: Pedofil, Australia, Filipina

Sumber: akurat.co

Read More