 |
Saat hasil resmi Pemilu dirilis 22 Mei mendatang, The Sydney Morning Herald menyebut Prabowo Subianto seharusnya mengakui kekalahannya | The Sydney Morning Herald
|
Beberapa hari lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merilis hasil resmi penghitungan pemilihan legislatif dan presiden Indonesia.
Sebelumnya, sudah beredar hasil hitung cepat atau "quick count" oleh lembaga-lembaga ternama. Hasil yang dirilis di hari yang sama dengan pelaksanaan pemilu itu menunjukkan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengalahkan sang penantang Prabowo Subianto. Perkiraan marginnya bervariasi, mulai dari 8 hingga 10 persen.
Kini, calon pemimpin Indonesia mulai terlihat pada hasil resminya. Hingga 78,57 persen jumlah suara yang sudah dihitung pada Senin (13/5), Jokowi unggul 56 persen pada hasil pemilihan presiden. Sementara itu, Prabowo hanya meraup 44 persen suara.
Sejauh ini, Jokowi berhasil meraih 67,6 juta suara, sedangkan Prabowo hanya mendapat 52,6 juta suara, selisih 15 juta suara. Namun, seperti tahun 2014 lalu, Prabowo tak menerima hasil penghitungan itu. Pada hari pelaksanaan pemilu, ia menyatakan kemenangannya dan mengaku telah memenangkan 62 persen suara.
Media Australia pun menyoroti sikap kandidat presiden nomor 02 ini. Dilansir dari The Sydney Morning Herald, Australia tak bisa membayangkan jika hal ini terjadi di negeri Kanguru pada pemilu yang akan digelar Sabtu (18/5) mendatang.
Namun, inilah yang sedang terjadi di Indonesia sekarang.
Selama 21 tahun menganut asas demokrasi, tingkat partisipasi pemilu tahun ini melonjak hingga 80 persen. Namun, Prabowo dan tim pemenangannya menuding adanya kesalahan pemasukan data di 73.100 TPS.
Mereka mengklaim 6,7 juta orang tak mendapat undangan untuk berpartisipasi. Sang petahana pun dituding telah memanfaatkan aparatur negara demi keuntungannya.
Unjuk rasa pun digelar dengan ancaman akan timbul "people power" dari kubu Prabowo, meski tidak digerakkan oleh kandidat itu sendiri. Selain itu, sama seperti tahun 2014, gugatan terhadap hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi juga segera diajukan.
Dalam wawancara oleh The Sydney Morning Herald, Sandiaga Uno membenarkan rencana pengajuan gugatan itu.
"Kami harus memeriksa alasan hukumnya," tutur mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.
Menurutnya, akan sangat sulit bagi oposisi untuk mendapat pengadilan yang adil. Ia juga tak sependapat kalau memprotes hasil pemilu bisa merusak demokrasi di Indonesia.
"Ini justru akan memperkuat demokrasi Indonesia agar pelanggaran berat, penyalahgunaan aparatur negara, sumber daya negara, dan kekuasaan lembaga penegak hukum tidak akan terjadi lagi di tahun 2024," tambahnya.
Menurut penjelasannya, jika pengaduan ini nantinya dibetulkan, Prabowo akan menerima hasil pemilu.
"Namun, jika tidak, akan terus terjadi kecurangan pada pemilu berikutnya. Prabowo tidak akan menerimanya. Masyarakat Indonesia tidak akan menerima pemilu yang curang," sambungnya.
Kini, pria berusia 49 tahun itu sedang berada di posisi yang sulit. Ia harus terlihat mendukung Prabowo agar terus mendapat dukungan dari Partai Gerindra untuk langkah politiknya ke depan.
Namun, media Australia ini mengatakan Sandi juga berisiko merusak citranya sendiri jika terlalu keras memprotes hasil pemilu.
Sementara itu, sang mantan jenderal militer merasa sudah menjadi takdirnya untuk memimpin Indonesia.
Namun, di tanggal 22 Mei mendatang, ketika hasil pemilu diumumkan, The Sydney Morning Herald menyebut Prabowo seharusnya berbesar hati mengakui kekalahannya, kecuali terjadi mukjizat pada penghitungan ini.[]
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar