Masa Peralihan Kekuasaan, Militer Sudan Perkuat Kepolisian

Para demonstran memberikan "salute" kepada salah satu kendaraan bersenjata militer Sudan di Khartoum pada 9 April 2019. Polisi Sudan diperintahkan untuk campur tangan dalam protes warga yang menuntut pengalihan kekuasaan di Sudan. | MEMO

Sejak lengsernya Presiden Omar Al Bashir pada pertengahan bulan lalu, kini Sudan mulai menghadapi babak baru. Di tengah situasi politik yang tidak stabil, pihak yang saat ini paling berkuasa di Sudan yaitu pihak militer tampaknya makin menancapkan pengaruhnya di pemerintahan.

Dilansir dari Middle East Monitor (15/5), Kepala Dewan Militer Transisi Sudan, Abdel Fatah Al-Burhan memerintahkan restrukturisasi atau penataan kembali seluruh aparatur kepolisian nasional Sudan. Menurut Burhan, penataan ini merupakan bagian dari "amandemen pemerintahan yang baru".

Amandemen tersebut termasuk penunjukkan Adil Bashayer sebagai jenderal polisi serta Tarifi Idriss sebagai wakil aparatur kepolisian. Tidak hanya mengganti pejabat penting dalam kepolisian, Burhan juga menaikkan jabatan sejumlah petugas kepolisian menjadi letnan jenderal.

Kepala Dewan Militer Transisi tersebut juga memberi mandat untuk meningkatkan pekerjaan serta kondisi sosial Central Reserve Police atau Angkatan Kepolisian Pusat Cadangan Sudan (CRP) yang dianggap telah berjasa selama pembentukan rezim yang lama.

Burhan juga memberhentikan beberapa pejabat kepolisian. Berdasarkan laporan, Burhan mempensiunkan sekitar 29 brigadir polisi dan 14 mayor jenderal polisi, serta memberhentikan sekitar 225 letnan polisi.

Salah satu media kenamaan Arab, Al-Arabiya, berpendapat bahwa keputusan Kepala Dewan Militer Transisi Sudantersebut adalah bagian dari "penyumpahan aparatur kepolisian baru oleh TMC", termasuk di dalamnya adalah menunjuk 11 brigadir baru dalam kepolisian nasional.

Sebelumnya, TMC mengadakan pertemuan pada Senin (13/5) dengan Pasukan Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (FDFC) Sudan. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas penyerahan kekuasan kepada pemerintahan sipil.

Di lain pihak, para demonstran Sudan ingin secepatnya kekuasaan diambil oleh pihak sipil. Alhasil, hingga saat ini, warga Sudan masih bertahan untuk melakukan demonstransi menuntut pembongkaran rezim Al-Bashir. []

Sumber: akurat.co