 |
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bersalaman dengan pimpinan Komisi III Kahar Muzakir saat akan dimulainya rapat kerja dengan komisi III di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Rapat kerja ini membahas pengajuan kewarganegaraan atau naturalisasi salah satu pemain dari klub Aceh United Egwuatu Godstime Ouseloka. | AKURAT.CO/Sopian Sumber Foto: akurat.co |
Ketua Komisi III DPR RI, Kahar Muzakir menyebut besar kemungkinan bagi komisi III untuk mempertanyakan kisruh internal KPK kepada Lembaga anti rasuah tersebut.
"Biasanya dalam rapat-rapat pasti akan ada pertanyaan dari kawan-kawan tentang itu (kisruh internal KPK). Paling tidak menanyakan kejelasannya. Kenapa jadi begitu. Kan begitu, kalau memang ada kisruh," kata Kahar di DPR, Kamis (9/5/2019).
Kahar menyebut bahwa Komisi III baru akan menggelar rapat lagi pada Senin 12 Mei mendatang. Dalam rapat ini, komisi III akan menentukan jadwal rapat-rapat dengan para mitra mereka yang terdiri dari KPK, Polisi, Mahkamah Agung, lainnya.
Sementara itu terkait usulan adanya Lembaga pengawas KPK, Kahar menyebut semua kemungkinan ada tergantung dari aspirasi semua anggota Komisi III dari sejumlah fraksi yang ada di DPR.
“Itu nanti harus bahas sama teman-teman. Sebagai pimpinan gak boleh kasih pendapat pribadi. Kita ini cuma juru bicara,” jelas Kahar.
Beberapa hari terakhir memang sempat ramai usulan perlunya Lembaga pengawas KPK agar lembaga ini bekerja sesuai dengan tupoksinya dan tidak melebihi kewenangan yang ada. KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang tanpa pengawasan.
KPK juga disorot terkait konflik internal antara kelompok di lembaga tersebut. Bahkan sempat muncul surat terbuka yang disampaikan sejumlah penyidik KPK kepada presiden yang tidak setuju dengan kebijakan pimpinan KPK. []
Kahar menyebut bahwa Komisi III baru akan menggelar rapat lagi pada Senin 12 Mei mendatang. Dalam rapat ini, komisi III akan menentukan jadwal rapat-rapat dengan para mitra mereka yang terdiri dari KPK, Polisi, Mahkamah Agung, lainnya.
Sementara itu terkait usulan adanya Lembaga pengawas KPK, Kahar menyebut semua kemungkinan ada tergantung dari aspirasi semua anggota Komisi III dari sejumlah fraksi yang ada di DPR.
“Itu nanti harus bahas sama teman-teman. Sebagai pimpinan gak boleh kasih pendapat pribadi. Kita ini cuma juru bicara,” jelas Kahar.
Beberapa hari terakhir memang sempat ramai usulan perlunya Lembaga pengawas KPK agar lembaga ini bekerja sesuai dengan tupoksinya dan tidak melebihi kewenangan yang ada. KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang tanpa pengawasan.
KPK juga disorot terkait konflik internal antara kelompok di lembaga tersebut. Bahkan sempat muncul surat terbuka yang disampaikan sejumlah penyidik KPK kepada presiden yang tidak setuju dengan kebijakan pimpinan KPK. []
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar