Ratusan Warga Binaan Lapas Samarinda Terancam Kehilangan Hak Pilih

Ilustrasi | Luqman Hakim Naba

Sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Samarinda, Kalimantan Timur terancam akan kehilangan hak pilih mereka pada pemilu 2019 mendatang karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat, di Samarinda, mengatakan sekitar 200 warga binaan lapas tersebut tidak terdata dalam DPT oleh KPU Samarinda.

"Warga binaan lapas tersebut kini masih menunggu aturan resmi dari KPU RI untuk memasukkan mereka dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)," kata Firman, Rabu (27/3/2019).

Meski demikian dengan status sebagai orang yang menjalani hukuman, tidak secara otomatis warga binaan tersebut bisa masuk dalam DPTb.

Firman menjelaskan aturan DPTb antara lain pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain, menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas di panti sosial.

Selanjutnya menjalani rehabilitasi narkoba, siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah, korban bencana, tahanan, dan pindah domisili.

Dia mengatakan warga binaan yang bukan dari Samarinda termasuk pindah domisili, dengan kata lain yang bersangkutan harus mengurus surat pindah memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS/kelurahan) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019.

Berdasarkan proses itu Petugas PPS akan mencoret nama yang sudah terdata dan memberikan form pindah memilih (A5) untuk diserahkan ke KPU kelurahan tujuan lokasi mencoblos.
"
Persoalannya mereka ini merupakan warga binaan yang tidak mudah untuk proses pengurusan pindah domisili," katanya.

Ia menyebut kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di kota Samarinda, melainkan hampir terjadi di seluruh Indonesia,.

"Hingga sekarang ini kami masih menunggu putusan resmi KPU RI terkait pemilih di dalam lapas ini,“ kata Firman. []

Sumber: akurat.co