 |
| Komunitas Milenial Ma’ruf Amin untuk Indonesia (KAMI Indonesia) menggelar acara bertajuk ‘KAMI Indonesia Aktivis 98 Menggugat Orba’, di Posko KAMI Indonesia, Jalan Sunda, Kota Bandung. | AKURAT.CO/Avila Dwi Putra | Summber Foto: akurat.co |
Komunitas Milenial Ma’ruf Amin untuk Indonesia (KAMI Indonesia) mengadakan acara dengan tema ‘KAMI Indonesia Aktivis 98 Menggugat Orba’, di Posko KAMI Indonesia, Jalan Sunda, Kota Bandung.
Acara yang berlangsung dua hari, 8-9 April 2019, diisi dengan berbagai kegiatan seperti performance art, action painting, orasi politik, hingga musik.
Sekretaris KAMI Indonesia Rian Andi Sumarno menuturkan, acara ini digelar untuk menjawab kegelisahan aktivis ‘98 akan bangkitnya orde baru pada Pemilihan Presiden 2019.
“Dan, kebangkitan itu direpresentasikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Maka itu, kami eksponen generasi ‘80 dan aktivis ‘98 berkumpul untuk merefleksikan kembali kekejaman dan masa kelam Orde Baru,” ujar Rian, di Posko KAMI Indonesia, Senin (8/4/2019).
Gerakan Rakyat 98 sebagai titik kulminasi perlawanan rakyat terhadap kekejaman rezim Soeharto yang telah menghancurkan sistem negara dan sistem demokrasi.
Menurutnya, korupsi, kolusi, korupsi, perampasan tanah rakyat, serta kekerasan pada komunitas-komunitas mahasiswa dan pemuda rakyat yang memperjuangkan tegaknya demokrasi di masa itu, adalah sekelumit kekejaman rezim Soeharto yang sampai saat ini masih menjadi hutang sejarah bangsa.
Rian mengungkapkan, peristiwa Tanjung Priok, Haur Koneng, Talang Sari, perampasan Tanah Kaca Piring, Kedung Ombo, Perampasan Tanah Badega, Perampasan Tanah Cibeurem, Peristiwa 27 Juli, penculikan aktivis dan banyak lagi merupakan bukti kejahatan rezim Orde Baru yang masih sangat membekas di benak rakyat, bahwa negara pernah melakukan kekerasan pada rakyat.
“Perlawanan terhadap Rezim Soeharto sudah dimulai semenjak masa-masa awal rezim ini terbentuk. Seperti tahun 1971 kita mengenal gerakan golput (Golongan Putih) sebagai perlawanan terhadap Pemilihan Umum pertama yang melibatkan partai-partai hasil fusi,” papar Rian.
Dia mengatakan, pada 1974 terjadi gerakan perlawanan terhadap kotornya sistem investasi dalam negeri. Kemudian, katanya, pada 1989 terjadi perlawanan terhadap perlawanan di kampus ITB atas intervensi kekuasaan pada politik kampus.
“Tahun 1996 gerakan mahasiswa di Ujung Pandang (Makassar) melakukan perlawanan terhadap kebebasan kampus yang terus terkungkung oleh kekuasaan. Hingga puncaknya paska sidang umum MPR yang menetapkan Soeharto kembali memimpin negeri, aksi mahasiswa yang bergerak dari kampus-kampus, baik negeri dan swasta di penjuru negeri mulai bergerak menuntut Soeharto dicopot dari jabatanya atas 32 tahun pengkhianatannya terhadap UUD 1945 dan Pancasila,” paparnya.
Dia membeberkan, peristiwa 98 merupakan narasi maha dahsyat dari sejarah bangsa ini, yang juga melahirkan beberapa momentum besar dalam pendewasaan demokrasi ini. Menurutnya, terbukanya keran demokrasi, kebebasan pers, berdirinya beberapa partai politik, lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
“Selain melahirkan organisasi sosial politik dan lembaga ekstrayudisial yang memperkuat sistem demokrasi di negeri ini ternyata reformasi 98 juga membuka keran lahirnya tokoh-tokoh dan kelompok yang justru merusak sistem demokrasi,” seru Rian.
Rian mengatakan kelompok ultranasionalis dan radikal fundamentalis adalah hama yang membahayakan sistem demokrasi negeri ini di masa yang akan datang. Sekaligus juga dapat mendegradasi nilai perjuangan gerakan 98.
Sebagai serpihan sejarah yang turut mendorong gerakan 98, Rian menyatakan, pihaknya merasa bertanggung jawab untuk kembali meluruskan sejarah dan mengembalikan nilai-nilai perjuangan 98 pada jalan kesejahteraan rakyat sejati.
“Perlu kiranya untuk kembali bersuara agar momen politik Pilpres 2019 tidak dijadikan sebagai bangkitnya kekuasaan rezim Soeharto dan kelompok fundamental radikal yang bernaung di dalam tubuh pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno,” tandasnya.[]
Acara yang berlangsung dua hari, 8-9 April 2019, diisi dengan berbagai kegiatan seperti performance art, action painting, orasi politik, hingga musik.
Sekretaris KAMI Indonesia Rian Andi Sumarno menuturkan, acara ini digelar untuk menjawab kegelisahan aktivis ‘98 akan bangkitnya orde baru pada Pemilihan Presiden 2019.
“Dan, kebangkitan itu direpresentasikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Maka itu, kami eksponen generasi ‘80 dan aktivis ‘98 berkumpul untuk merefleksikan kembali kekejaman dan masa kelam Orde Baru,” ujar Rian, di Posko KAMI Indonesia, Senin (8/4/2019).
Gerakan Rakyat 98 sebagai titik kulminasi perlawanan rakyat terhadap kekejaman rezim Soeharto yang telah menghancurkan sistem negara dan sistem demokrasi.
Menurutnya, korupsi, kolusi, korupsi, perampasan tanah rakyat, serta kekerasan pada komunitas-komunitas mahasiswa dan pemuda rakyat yang memperjuangkan tegaknya demokrasi di masa itu, adalah sekelumit kekejaman rezim Soeharto yang sampai saat ini masih menjadi hutang sejarah bangsa.
Rian mengungkapkan, peristiwa Tanjung Priok, Haur Koneng, Talang Sari, perampasan Tanah Kaca Piring, Kedung Ombo, Perampasan Tanah Badega, Perampasan Tanah Cibeurem, Peristiwa 27 Juli, penculikan aktivis dan banyak lagi merupakan bukti kejahatan rezim Orde Baru yang masih sangat membekas di benak rakyat, bahwa negara pernah melakukan kekerasan pada rakyat.
“Perlawanan terhadap Rezim Soeharto sudah dimulai semenjak masa-masa awal rezim ini terbentuk. Seperti tahun 1971 kita mengenal gerakan golput (Golongan Putih) sebagai perlawanan terhadap Pemilihan Umum pertama yang melibatkan partai-partai hasil fusi,” papar Rian.
Dia mengatakan, pada 1974 terjadi gerakan perlawanan terhadap kotornya sistem investasi dalam negeri. Kemudian, katanya, pada 1989 terjadi perlawanan terhadap perlawanan di kampus ITB atas intervensi kekuasaan pada politik kampus.
“Tahun 1996 gerakan mahasiswa di Ujung Pandang (Makassar) melakukan perlawanan terhadap kebebasan kampus yang terus terkungkung oleh kekuasaan. Hingga puncaknya paska sidang umum MPR yang menetapkan Soeharto kembali memimpin negeri, aksi mahasiswa yang bergerak dari kampus-kampus, baik negeri dan swasta di penjuru negeri mulai bergerak menuntut Soeharto dicopot dari jabatanya atas 32 tahun pengkhianatannya terhadap UUD 1945 dan Pancasila,” paparnya.
Dia membeberkan, peristiwa 98 merupakan narasi maha dahsyat dari sejarah bangsa ini, yang juga melahirkan beberapa momentum besar dalam pendewasaan demokrasi ini. Menurutnya, terbukanya keran demokrasi, kebebasan pers, berdirinya beberapa partai politik, lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
“Selain melahirkan organisasi sosial politik dan lembaga ekstrayudisial yang memperkuat sistem demokrasi di negeri ini ternyata reformasi 98 juga membuka keran lahirnya tokoh-tokoh dan kelompok yang justru merusak sistem demokrasi,” seru Rian.
Rian mengatakan kelompok ultranasionalis dan radikal fundamentalis adalah hama yang membahayakan sistem demokrasi negeri ini di masa yang akan datang. Sekaligus juga dapat mendegradasi nilai perjuangan gerakan 98.
Sebagai serpihan sejarah yang turut mendorong gerakan 98, Rian menyatakan, pihaknya merasa bertanggung jawab untuk kembali meluruskan sejarah dan mengembalikan nilai-nilai perjuangan 98 pada jalan kesejahteraan rakyat sejati.
“Perlu kiranya untuk kembali bersuara agar momen politik Pilpres 2019 tidak dijadikan sebagai bangkitnya kekuasaan rezim Soeharto dan kelompok fundamental radikal yang bernaung di dalam tubuh pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno,” tandasnya.[]
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar