 |
| Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Wakil Kepala BBHA PDI Perjuangan Yanuar P Wasesa dan anggota Komisi II DPR Arif Wibowo saat jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (16/4/2019). PDI Perjuangan memberikan keterangan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 dan caleg serta saksi-saksi yang akan menjaga kesahan surat suara di TPS. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto | Sumber Foto: akurat.co |
Dalam rangka mendukung Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDI Perjuangan (PDIP) pun bergerak cepat dengan melakukan diskusi-diskusi yang intens dengan para pakar yang memiliki kemampuan di berbagai kebijakan publik, salah satunya terkait bagaimana membangun kedaulatan energi nasional.
"Lima tahun pertama, Pak Jokowi memperkuat kedaulatan energi nasional. Electricity meningkat. Sumber energi dan kapasitas pembangkit terpasang surplus. Maka periode kedua nanti, PDI Perjuangan akan dorong kebijakan infrastruktur LPG untuk rakyat," ungkap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Hasto mengatakan, kebijakan energi pro rakyat sangatlah strategis dan menentukan efisiensi penggunaan energi nasional.
"Selain jejaring infrastruktur LPG hingga menyentuh pintu-pintu rakyat, maka penggunaan solar cell energy sangat penting, demikian pula tenaga hidro dan panas bumi. Kebijakan energi terbarukan ini sangat penting guna menjaga bumi dan bangun masa depan," katanya.
Menurut Hasto, usulan kebijakan melalui diskusi dengan para pakar tersebut sangat tepat daripada menghabiskan energi yang tidak perlu seperti klaim kemenangan sepihak tanpa akurasi data rekapitulasi.
"PDI Perjuangan move on saja. Kami mulai membahas rancangan kebijakan strategis guna menjabarkan visi misi Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang senafas dengan upaya mewujudkan Trisaksi, Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujarnya.
Hasto pun mengajak kepada semua pihak untuk lebih memikirkan tentang Indonesia maju yang bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kita pikirkan langkah strategis mewujudkannya. Itu lebih positif daripada sekedar main klaim, atau berdebat yang tidak perlu. Saatnya elit politik memberikan keteladanan untuk rakyat," ungkapnya.
PDIP sendiri, menurut Hasto, akan terus menjalankan Research Based Policy sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yakni suatu tradisi kebijakan publik melalui penelitian dengan melibatkan pakar berbagai disiplin ilmu.
"Kami libatkan para pakar yang hebat-hebat, namun memahami persoalan rakyat dan keIndonesiaan kita, sehingga kebijakan yang diusulkan pun akan membumi dan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita," ujarnya.[]
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar