KPK Periksa Sembilan Saksi Terkait Kasus Suap SPAM di Kementerian PUPR

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalakan untuk memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus suap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kesembilan saksi tersebut terdiri dari berbagai unsur yakni pihak swasta, PNS, maupun pensiunan pejabat Kementerian PUPR.

"Saksi dari unsur Kepala Balai Cipta Kalimantan dan mantan pensiunan PPK Strategis, Shandi Eko Bramono diminta keterangannya untuk tersangka TMN (Teuku Moch Nazar-Kepala Satker SPAM Darurat)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (25/2/2019).

Sementara untuk delapan saksi lainnya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE) selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung.

"8 saksi lainnya diperiksa untuk tersangka ARE," kata Febri.

Dari kedelapan saksi yang diperiksa tersebut 3 diantaranya merupakan mantan Anggota Tim pemantauan proyek Kemenpupera yang terdiri dari, Amirudin, Agus Marsudi, dan Syamsul Hadi.

Sedangkan 3 saksi lain untuk pemberkasan tersangka ARE berasal dari unsur yang terdiri dari Dewi Ratih Ayu, Ulva Novita Takke, dan Lukman Hakim.

Adapun satu saksi lainnya yang juga diminta keterangannya untuk tersangka ARE yakni, Bambang Sudiatmo diketahui merupakan Kepala Badan Peningkatan dan Penyelenggara SPAM.

"Para saksi akan didalami pengetahuannya masing-masing terksit ihwal suap yang terjadi dalam proyek SPAM," tutur Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Namun, belakangan kedua perusahaan tersebut diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.[]

Sumber: akurat.co