 |
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani mempertanyakan anggaran hibah Pemprov DKI Jakarta untuk sejumlah lembaga dan ormas, Rabu (22/11). | AKURAT.CO/Arief Munandar Sumber Foto: akurat.co
|
William Yani selaku Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP mengusulkan permohonan pembentukan panitia khusus guna menindaklanjuti polemik penerbitan 1.772 Izin Mendirikan Bangunan di pulau reklamasi.
"Saya meminta kalau perlu DPRD membuat Pansus khusus Izin Mendirikan Bangunan," kata Wiliam saat dikonfirmasi, Sabtu (29/6/2019).
William mengatakan, pembentukan pansus untuk mempertanyakan alas hukum yang digunakan Gubernur Anies dalam menerbitkan IMB di atas pulau reklamasi. Menurutnya, bila Anies berpatokan Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang diteken mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maka IMB tidak sah.
"Saya mengusulkan kepada teman-teman DPRD yang lain, saya sebagai (anggota) Komisi A meminta lah agar dibuat Pansus IMB untuk membedah kasus ini," tegasnya.
Gubernur Anies berdalih bahwa penerbitan IMB telah sesuai prosedur. Terlebih bangunan di atas pulau buatan itu sudah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) yang disusun berdasarkan Pergub 206/2016.
Penjelasan Anies dibantah William. Dia menilai penerbitan IMB tidak memiliki payung hukum. Mengingat zonasi wilayah di atas pulau reklamasi belum jelas.
Dia mengatakan penerbitan IMB bisa dilakukan bila Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) disahkan DPRD DKI.
"Emang itu statusnya apa? Itu pantai atau pulau? Zonasinya saja belum ada, kok bisa keluar IMB? Jadi gini IMB itu bisa keluar kalau sudah ada zonasi, contohnya ada orang mau membuat kantor, tapi zonasinya masih perumahan, boleh nggak dia mendapat IMB kantor? Enggak boleh sama sekali," tutupnya.[]
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar