Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melibatkan anggota dewan dalam menentukan besaran anggaran penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
Pras -sapaan akrab Prasetio- menerangkan, Pemprov DKI Jakarta dalam pemberitaan di media massa menggelontorkan anggaran Rp3 triliun untuk penanganan Covid-19. Namun, hal itu belum diinformasikan ke anggota dewan. Padahal, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui persetujuan anggota dewan.
"Saya enggak tahu (besaran anggaran untuk penanganan Covid-19) karena belum ada komunikasi sama sekali. Kalau belum dikomunikasikan bagaimana saya mau menyetujui anggaran-anggaran apa yang mau direlokasikan," kata Pras saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2020).
Pras menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lamban menyalurkan bantuan kepada masyarakat Ibu Kota di tengah Pandemi COVID-19. Dia menyebut banyak warga yang mulai mengeluh.
"Malah ada warga bilang kesusahan untuk penyemprotan disinfektan di RT-nya. Karena tidak ada bantuan akhirnya mereka urunan. Yang seperti ini yang kasihan dan perlu bantuan," tuturnya.
Pemerintah DKI Jakarta memang mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp3 triliun untuk mensubsidi masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah dalam memerangi corona. Mulanya Pemprov DKI hanya menyediakan anggaran sebesar Rp1,3 triliun, kemudian Anies menambah lagi Rp2 triliun setelah wabah ini semakin meluas di Jakarta.
"Saya turun langsung ke masyarakat kemarin, warga mengaku belum dapat bantuan apapun dari pemerintah. Sedihnya, mereka tahu dari berita DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun. Ini uangnya mana?," kata Pras.
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar