 |
| Sumber Foto: akurat.co |
Partai Demokrat menilai, polemik terkait pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir merupakan bentuk keraguan dan tidak konsistennya pemerintah dalam memberi kepastian hukum.
"Bagi kami partai Demokrat, justice itu berdekatan dengan in justice. Nah kalau Justice maka harus ada kepastian hukum," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII saat menghadiri acara pengukuhan dan persiapan partai Demokrat menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Medan, Rabu (23/1/2019) malam.
Menurutnya, negara dalam hal ini pemerintah harus betul-betul memperhatikan berbagai hal, baik itu sistem hukumnya, pada hukum acaranya dan juga pada konstitusi, agar masyarakat bisa mengetahui kepastian hukum.
"Jadi kami harap negara betul-betul terukur dalam mengeluarkan kebijakan, agar masyarakat mendapat kepastian," ujarnya.
Situasi seperti ini, lanjut Hinca, hanya akan menimbulkan berbagai pertanyaan di benak masyarakat mengenai bagaimana semestinya kasus Ba'asyir ini disikapi.
"Oleh karena itu negara harus menjelaskan kepada masyarakat agar terang duduk soalnya," imbuhnya.
Apalagi, sambung Hinca, dalam tahun-tahun politik saat ini, masyarakat cenderung mengaitkan pembebasan Ba'asyir dengan politik.
"Masyarakat memperbincangkan itu dalam konteks politik. Karena itu suara masyarakat harus didengar," tegas Hinca.[]
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar