Politikus Partai Amanat Nasional Mustofa Nahrawardaya membuat perkiraan hitungan jumlah pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Menurut dia kalau ditotal-total, pasangan nomor urut dua sudah punya modal suara jutaan orang.
Hitung-hitungan jumlah pendukung tersebut dirinci Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitter @AkunTofa dan mendapatkan beragam komentar dari warganet.
"Massa 212 diperkirakan 7.000.212 orang. Kalau gak dihambat, diancam dipersulit, insya Allah bisa mencapai 10.000.212. Katakanlah massa hanya 10.000.000. Satu orang membawa 5 lainnya untuk coblos Prabowo Sandi. Maka, nomor urut 02 sudah ada modal 50.000.000 suara. Setuju?" kata Mustofa Nahrawardaya.
Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk warga Muhammadiyah yang dulu ikut aksi 212. Aksi 212 merupakan aksi 2 Desember yang pertamakali diselenggarakan untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diadili dalam kasus penistaan agama (2016).
"Lalu ditambah warga Muhammadiyah yang tak ikut 212, kira-kira ada 20.000.000 orang. Ditambah ormas lain yang malu ikut ke Monas tapi fans HRS, ada 30.000.000 orang. Ditambah suara partai koalisi yang bukan 212, bukan ormas Islam, kira-kira ada 50.000.000. Jadi, selain 212, ada 100 juta orang," kata dia.
Apa yang disampaikan oleh Mustofa Nahrawardaya tentu saja bersifat analisa dan semua kalangan bebas membuat analisa.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum menunjukkan harapan baru dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Tidak ada harapan baru karena isunya dari periode ke periode itu-itu saja, dari pilpres 2004, 2009, 2014 dan saat ini sehingga saya belum melihat adanya harapan baru untuk strategi baru," kata Mahfud MD di Jakarta, Selasa lalu.
Dia mengatakan berdasarkan catatannya, tidak ada paslon yang bisa memenuhi janjinya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi karena masing-masing paslon memiliki barisan yang punya masalah hukum.
Mahfud MD menilai kedua paslon juga tidak menyinggung adanya strategi mengatasi persoalan masih adanya tindakan birokrasi yang terkooptasi kekuatan politik.
"Birokrasi kita itu semua bisa diperjualbelikan, birokrasi dikooptasi kekuatan politik. Apa yang dijanjikan oleh dua pasangan ini? tidak ada, padahal di sana masalahnya, di samping yang diselesaikan di pengadilan semua capres menjanjikan itu, namun tidak ada," ujarnya.
Menurut dia selama ini seakan-akan korupsi hanya terjadi di pengadilan, padahal ada juga masalahnya dibirokrasi dan terkooptasi politik, namun tidak ada yang menunjukkan strategi bagaimana membersihkan birokrasi tersebut.
Selain itu dia menilai untuk urusan korupsi masa lalu, ada hakim, jaksa dan polisi yang ingin berbuat baik namun tidak bisa karena diteror masa lalu misalnya ada kepala kejaksaan tinggi dipecat karena ingin mengungkap sebuah kasus.
Menurut dia siapa yang bisa menjanjikan penyelesaian seperti itu karena adanya sikap saling sandera dan dirinya pernah mengusulkan adanya potong pejabatnya dan sistem pengontrolan bersama.
"Kalau tidak seperti itu, cari komisi kebenaran dan putus hubungan dengan masa lalu, sehingga kita bisa menata lagi sejak awal," ujarnya.
Dia menilai seorang pemimpin yang tampil harus berani membersihkan birokrasi dari kooptasi politik dan melepaskan masa lalu. []
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar