Aktivis Papua Kritik Pola Wiranto Turunkan Militer Atasi Kerusuhan

Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. | ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat

Aktiviis Papua Arkilaus Boha, tanggapi terkait pola penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Khusus soal penanganan keamanan di bumi Papua dan Papua Barat.

Menurut Arkilaus, penanganan peristiwa di Papua dan Papua Barat itu, pola penanganannya sama setiap kali konflik pecah di Bumi Cendrawasih itu, yakni menurunkan militer sebagai solusinya. "Itulah gayanya menkopolhukam tangani Papua," kata Arkilaus Boha saat dihubungi AKURAT.CO, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia mengatakan, saat kasus Paniai berdarah menyeruak dulu, Wiranto datang ke Papua lalu kumpul beberapa orang, dan dipromosikan sebagai wakil orang Papua. Bahkan, kata dia, kelompok tersebut diboyong sampai Australia, di forum-forum yang bicara Papua, mereka dijadikan sebagai corong disana.

"Sebelumnya juga dilakukan pengumpulan tokoh-tokoh OPM, Yoku dkk, mereka digiring sebagai corong menentang aspirasi OPM di luar negeri," ujarnya.

Ia mengatakan, pola yang dilakukan Wiranto di Papua saat ini mirim seperti menangani kasus Paniai berdarah tersebut.

"Sekarang, hadapi reaksi orang Papua menentang rasisme, kembali lagi jalan dan pola yang sama dipakai. Beberapa orang Papua, eks menteri, dan legislatif Papua, politisi dan pemuda, dikumpulkan, lalu di opinikan sebagai tokoh macam-macam. Seolah-olah, dengan menonjolkan tim bayangan tersebut, rakyat Papua percaya dan selesai masalahnya," kata dia menambahkan.

Ia menambahkan, menurunkan militer di Papua tidak akan bisa menyelesaikan persoalan.

"Maka itu, pemerintah pusat harus merubah cara pandang mereka soal Papua. Terutama menteri terkait. Sebab, Papua itu kekhususanya unik dan beragam. Baik politik maupun ekonomi serta strategi kebudayaan," ucapnya.

"Jika ingin dialog, silahkan dialog dengan suku-suku dan marga yang ada di Papua, ada 200 an suku disana, ditambah ribuan marga dan keret. sebab mereka itu basis riil di Papua dan Papua Barat. Jangan bawa segelintir orang lalu propaganda seolah mereka mewakili aspirasi rakyat," pungkasnya.[]

Tag: Papua, Pemerintah, Aktivis, Wiranto

Sumber: akurat.co