 |
Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Seleksi calon pimpinan (capim) KPK memasuki tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) test bagi calon pimpinan KPK oleh Komisi III DPR. Nurul Ghufron memiliki latar belakang sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. | AKURAT.CO/Sopian | Sumber Foto: akurat.co
|
Capim KPK Nurul Ghufron dalam uji kepatutan dan kelayakan (Fit And Proper Test) sempat ditanyai soal kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Pertanyaan itu dilayangkan oleh anggota Komisi III fraksi Golkar, John Kennedy Aziz.
"Ada di antara capim KPK yang belum menyerahkan LHKPN. Apakah saudara telah menyerahkan LHKPN, atau salah seorang yang tidak serahkan LHKPN?" tanya John di ruang sidang Komisi III DPR RI, Rabu (11/9/2019).
Terkait pertanyaan tersebut, Ghufron membantah bahwa dirinya belum lapor LHKPN.
Ia mengaku rutin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sejak menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember pada 2016 lalu. Nurul mengaku terakhir melaporkan hartanya pada Maret 2019.
"Kami bantah kalau kami tidak taat LHKPN," jawab Ghufron.
"Kami dianggap terlambat, padahal sejak 2016, 2017, 2018, dan terakhir Maret 2019 sudah kami penuh," lanjut Ghufron.
Bahkan, Ghufron mengaku siap membuktikan pernyataannya. Menurutnya dengan sistem LHKPN elektronik saat ini, tak sulit untuk membuktikan ketaatannya melaporkan harta secara berkala.
"Kalau perlu dibuktikan e-mail terakhir LHKPN pakai elektronik kami buktikan, kami printkan," ucap Ghufron.[]
Tag: Capim KPK, DPR, Fit And Proper Test, LHKPN, Nurul Gufron
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar