 |
Video tersebut diyakini diambil di daerah Xinjiang | The Guardian
|
Pemerintah China berencana menarik kembali kebijakan afirmatif terhadap etnis Uighur, tindakan ini berpotensi mengakibatkan pembatasan pada kesempatan pendidikan serta penghapusan manfaat pajak dan subsidi lainnya untuk sebanyak 110 juta orang.
Langkah ini diambil bersamaan dengan langkah-langkah anti korupsi yang lebih keras dan kampanye penguatan identitas nasional. Dalam pidatonya pada bulan September, presiden China Xi Jinping mengatakan penguatan identitas nasional penting dilakukan untuk mewujudkan persatuan etnis dan kemajuan.
"Kita harus memastikan semua diperlakukan sama dan sesuai dengan hukum, memastikan warga negara dari semua kelompok etnis menikmati hak yang sama dan melakukan tugas mereka dengan pijakan yang sama," kata Xi dalam pidatonya dilansir dari laman SCMP, Kamis (5/12).
Pidato itu adalah 'pernyataan paling formal dan komprehensif' dari pandangannya tentang kebijakan etnis.
Masalah dengan etnis Uighur adalah isu sensitif di China lantaran pemerintah kerap bertindak represif terhadap kelompok tersebut. Di sisi lain, masalah terkait etnis Uighur juga memunculkan suara dari etnis Han yang merasa Uighur menerima keuntungan dan manfaat subsidi lebih banyak karena mereka minoritas. Fenomena ini disebut sebagai 'diskriminasi terbalik' kepada etnis Han.
“Etnis minoritas menerima poin bonus di semua ujian nasional untuk memasuki sekolah menengah, perguruan tinggi, layanan sipil, dan pendidikan tingkat tinggi. Dari lahir sampai mati, mereka memiliki begitu banyak keistimewaan," kata Mei Xinyu seorang peneliti di Kementerian Perdagangan China, dilansir dari laman SCMP, Kamis (5/12).
Di bidang pendidikan, keuntungan yang didapat etnis Uighur menciptakan fenomena baru di mana siswa-siswa etnis Han mengubah identitas mereka untuk mendapatkan keuntungan serupa.
Selain itu, Beijing mengizinkan pendapatan pajak untuk tetap di wilayah minoritas untuk investasi dalam infrastruktur lokal dan kelompok etnis juga dipandang menerima perlakuan yang lebih lunak oleh penegak hukum untuk kejahatan seperti perdagangan narkoba.
Hal inilah yang tengah direncanakan untuk diubah oleh Beijing.
Pendekatan China terhadap kelompok etnis di bawah mantan Presiden Jiang Zemin dan Hu Jintao berfokus pada pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal, sementara Xi Jinping menekankan kerja pendidikan dan budaya yang intensif sebagai landasan inti bangsa.
Sumber: akurat.co
0 komentar:
Posting Komentar