DPR Sebut Kritik ICW Soal Pimpinan KPK Tidak Berdasar

Anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily saat memberikan keterangan mengenai Pembentukan Pengawas Pemilu di ruang Fraksi, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Fraksi Partai Golkar DPR menolak dengan tegas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu 2019 yang diusulkan Fraksi PKS, PAN, dan Gerindra dalam rapat Paripurna beberapa hari yang lalu.  | AKURAT.CO/Sopian

Indonesia Corruption Watch (ICW) diminta jangan dulu berburuk sangka dengan Pimpinan KPK yang telah dihasilkan dari proses seleksi Presiden Jokowi dan DPR.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan ICW atau publik memberikan kesempatan kepada KPK pimpinan Firli Bahuri Cs bekerja.

Menurut Ace, ICW selalu skeptis terhadap figur-figur hasil seleksi DPR RI. "Tapi faktanya para pimpinan KPK ternyata mampu bekerja sesuai dengan harapan rakyat," kata Ace kepada AKURAT.CO, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Contohnya, kata politikus Golkar ini, dulu ada pihak yang menyanksikan figur Abraham Samad. Tapi ternyata yang bersangkutan mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Atau seorang Taufikurahman Ruki yang berasal dari kepolisian.

"Ternyata beliau mampu menjadi Pimpinan pertama KPK yang meletakan fondasi kelembagaan KPK yang kini menjadi pemberantasan korupsi yang menjadi harapan rakyat," jelas Ace.

"Demikian juga dengan Dewan Pengawas KPK yang kini diisi oleh para tokoh hukum dan masyarakat yang dikenal memiliki kapasitas dan kreadibilitas yang tak diragukan lagi," sambung Ace.

Bagi Ace, menuduh Presiden Jokowi dan DPR seperti itu jelas tuduhan yang tidak memiliki dasar. Sangat berlebihan dan didasari sikap skeptis yang tak dilandasi argumen.

Menurut Ace, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan DPR sesungguhnya sebagai upaya untuk lebih memperkuat kreadibilitas KPK.

"Lebih baik kita awasi saja kinerja KPK. Jika tidak sesuai dengan harapan publik, silahkan kritisi," tandas dia.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch ( ICW) menyebut tahun ini paling buruk bagi pemberantasan korupsi. ICW juga menuding Presiden Joko Widodo ingkar janji dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam paparan Catatan Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 di kantor ICW, Jakarta, Minggu (29/12/2019).

"Kita menilai ini tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi, ini tahun kehancuran bagi KPK yang benar-benar disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata Kurnia dalam paparannya.

Tag: ICW, Pimpinan KPK, Ace Hasan Syadzily

Sumber: akurat.co